class="post-template-default single single-post postid-4707 single-format-standard">

Aksara Untuk Penjaga Rimba

Selasa, 30 Juli 2019 | 10:28 pm | 161 Views

AKSARA UNTUK PENJAGA RIMBA
Oleh :

Ichvan Sofyan, S.Hut.
Koordinator FK3I (Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia) Provinsi Lampung

“Kemana Bu Guru Butet? Mengapa dia pergi? Aku mau belajar dengannya. Aku ingin bisa membaca agar kita tidak dibodohi orang luar terus”. Bagitulah penggal-penggal kalimat yang diucapkan seorang pemuda Suku Anak Dalam atau Orang Rimba bernama Bungo pada salah satu scene film Sokola Rimba. Film ini adalah kisah nyata perjalanan hidup Saur Marlina Manurung atau yang akrab disapa Butet saat mengajar Orang Rimba di Jambi. Tergambar jelas dalam film ini bagaimana ketidakberdayaan Orang Rimba yang buta aksara sering ditipu “orang terang”, begitu mereka menyebut warga kota dan desa di luar komunitasnya.
Diskriminasi terhadap Orang Rimba memang nyata terjadi seperti yang diceritakan film Sokola Rimba. Hutan yang dihuni Orang Rimba memang sering menjadi incaran investasi orang terang dan perusahaan kelapa sawit. Ketidakmampuan Orang Rimba dalam membaca dan berhitung kerap dimanfaatkan dengan penipuan lewat akta perjanjian pengambilan kayu dan lahan tanpa mereka tahu isinya. Akibatnya Orang Rimba semakin terdesak, kehilangan hutan yang menjadi tempat tinggalnya sejak ratusan tahun silam.

Diskriminasi Terhadap Mayarakat Adat
Sebenarnya bukan hanya Orang Rimba saja yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi karena buta aksara. Banyak masyarakat adat lainnya yang mendiami kawasan hutan harus mengalami nasib nahas seperti Orang Rimba. Pusaran masyarakat melek aksara terus menggerus ketidakberdayaan masyarakat adat yang buta aksara. Akibatnya, sedikit demi sedikit keberadaan hutan adat semakin terdesak oleh pihak-pihak yang menginginkan kayu dan lahan-lahan mereka.
Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada sekitar 3,2 juta jiwa masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Dari jumlah tersebut sekitar satu juta jiwa masih buta aksara, bahkan sekitar 1,6 juta jiwa belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Sementara itu, berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia (FWI) terdapat sekitar 1,5 juta hektar wilayah adat yang ternyata tumpang tindih dengan konsesi. Akibatnya terjadi deforestasi atau kerusakan hutan seluas kurang lebih 356 ribu hektare di area tumpang tindih tersebut. Lebih parahnya lagi, selama rentang waktu tahun 2013-2017 terjadi 1.084 kasus konflik sosial dan tenurial antara masyarakat adat dan pemegang konsesi. Namun pada akhirnya masyarakat adat lah yang selalu kalah karena keterbatasan akses, politik, dan kemampuan baca tulis.

Memproteksi Masyarakat Adat
Ditengah merajalelanya diskriminasi, kehadiran pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sangat dinantikan. Kerena walau bagaimanapun prinsip-prinsip sila kelima harus ditegakkan. Terlebih masyarakat adat adalah tokoh penting dalam konservasi alam di Indonesia. Perangainya yang sederhana dan tidak terkontaminasi keserakahan terhadap sumberdaya alam, membuat hutan-hutan yang dikelola masyarakat adat jauh lebih lestari dibandingkan lahan-lahan konsesi perkebunan dan pertambangan.
Meskipun pada satu sisi masyarakat adat lebih terbelakang dalam urusan ekonomi, tetapi dalam perkara komitmen menjaga budaya dan kelestarian alam, mereka jauh lebih konsisten dari pihak manapun. Sebab masyarakat adat paham betul bahwa hutan dan budaya adalah warisan untuk anak cucu. Jika rusak, maka rusak juga masa depan generasi penerusnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya masyarakat adat saja yang dirugikan, tetapi juga bangsa Indonesia. Sebab akan semakin banyak hutan yang rusak akibat dikelola pihak-pihak yang terkontaminasi keserakahan akut. Oleh karena itu perlu adanya upaya proteksi terhadap masyarakat adat dan menghentikan arogansi pemegang konsesi. Langkah pertama dan terpenting dalam implementasi hal tersebut adalah pemberantasan buta aksara.
Pemberantasan buta aksara harus diarahkan pada pola pendidikan keaksaraan dengan pendekatan kultural. Melalui pendekatan ini, pengajaran diarahkan pada proses belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara hidup masyarakat adat. Hal ini penting dilakukan agar kehadiran program tersebut mudah diterima masyarakat adat, sebab setiap kelompok masyarakat adat memiliki aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak yang ditunjuk untuk mengajar pun juga harus memahami seluk-beluk budaya masyarakat adat tersebut.
Selain pendidikan keakasaraan, pemerintah juga wajib menghadirkan produk hukum yang melindungi keberadaan masyarakat adat dan hutan adat. Agar produk hukum tersebut lahir atas nama keadilan, maka penting dalam perumusannya melibatkan masukan-masukan masyarakat adat. Hadirnya produk hukum yang demikian diharapkan bisa menjadi proteksi bagi masyarakat adat dari tindakan diskriminasi pemegang konsesi.

Urgensi Melek Aksara
Jika kedua hal tersebut berhasil diwujudkan, maka berbagai dampak positif akan tercipta, diantaranya yang pertama yaitu membuka ruang pengetahuan. Ketika masyarakat adat sudah melek aksara, tidak hanya diskriminasi saja yang berkurang, ruang pengetahuan pun akan semakin terbuka lebar. Masyarakat adat bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dari buku ataupun media, termasuk perihal regulasi dan kebijakan yang sifatnya dinamis. Bahkan lebih dari itu, masyarakat adat yang telah melek aksara diharapkan bisa terlibat langsung untuk memberikan masukan-masukan kepada pemangku kebijakan terkait pengelolaan hutan adat.
Kedua, membuka kesempatan memilih figur wakil rakyat. Seperti halnya pemilu sebelumnya, masyarakat adat yang buta aksara terpaksa tidak bisa memilih figur DPR dan DPRD karena hanya terpampang nama calon tanpa foto. Akibatnya, mereka yang buta aksara tidak bisa memilih figur yang diinginkan karena tidak bisa membaca, sementara aturan KPU juga tidak memperbolehkan pendampingan saat mencoblos. Alhasil banyak diantara masyarakat adat harus legowo menerima hasil pemilu. Tetapi lain cerita jika masyarakat adat sudah melek aksara, tentu kendala yang demikian bukanlah masalah dikemudian hari.

Ketiga, membuka jalan tereksposnya legenda dan kisah-kisah masyarakat adat. Selama ini masih banyak legenda dan kisah-kisah masyarakat adat yang belum terkuak ke publik. Hadirnya kemampuan baca tulis akan mendorong masyarakat adat menuliskan kisah-kisah dan legenda adatnya, dan pada akhirnya hal ini akan memperkaya khazanah budaya bangsa yang bisa dibaca masyarakat Indonesia. Contoh nyatanya adalah beberapa Orang Rimba yang sudah melek aksara ternyata mampu menulis dongeng-dongeng Orang Rimba yang dikemas dalam buku berjudul Kisah-Kisah Anak Rimba.
Itulah beberapa dampak positif dari terwujudnya melek aksara bagi masyarakat adat. Hadirnya negara dalam memberantas buta akasara akan menjadi jalan bagi masyarakat adat mendapatkan keadilan. Lalu hasilnya minimal bisa seperti akhir kisah film Sokola Rimba. Dimana Butet melihat Bungo membaca akta perjanjian dengan lacar dan memahaminya, lalu menolak poin-poin yang merugikan Orang Rimba.

Related Post

Leave a Reply

linked in share button