class="post-template-default single single-post postid-4123 single-format-standard">

Astaga, Demo Buruh (FSBNM) di DPRD Lampung ada WNA yang ikut beroperasi

Jumat, 5 Juli 2019 | 6:46 pm | 3264 Views

 

internlampungnews.com – Bandarlampung, meski negara menjamin warga negaranya dalam hal mengemukakan pendapat di muka umum tetapi hal tersebut tentu ada ketentuan, lalu bagaimana jika yang ikut aksi Demontsrasi di depan gedung DPRD Provinsi Lampung, seorang warga negara asing (WNA).

 

Peristiwa ini bermula saat seorang bule asal Australia bernama Greenfield Muhammad Hidayat (49) secara terang terangan ikut dalam rombongan ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBNM) di DPRD Provinsi Lampung, Kamis (4/7/2019).

 

Dari hasil penyelusuran internlampungnews.com informasi yang dihimpun,dalam aksi tersebut Greenfield sempat memegang mikrofon dan akan berorasi di depan massa.

 

Entah siapa yang pertama melaporkan kejadian itu kepihak imigrasi Kelas I Bandar lampung atas keberadaan WNA sehingga atas peristiwa tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung langsung menjemput Greenfield di lokasi demonstrasi.

 

Greenfield langsung dideportasi ke negara asalnya pada Jumat (5/7/2019) pagi. Di kutip dari halaman Tribun lampung Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Zakaria memberikan keterangan terkait hal tersebut beliau juga membenarkan peristiwa tersebut.

 

 

“Iya sudah kami deportasi tadi pagi, Hari ini jum’at (5/7/2019) ungkap Zakaria mengatakan, bermula dari informasi adanya campur tangan WNA dalam aksi demonstrasi yang digelar di DPRD Lampung.

 

“Dari informasi itu, kami lakukan pengecekan dan mempertanyakan paspor yang bersangkutan,” bebernya.

Setelah dicek, kata Zakaria, Greenflied adalah warga negara Australia yang masuk ke Indonesia dengan visa wisata.

 

“Setelah kami mintai keterangan, Greenflied sebagai Direktur Serikat Buruh Asia Pasifik ke tempat demonstrasi memberikan piagam penghargaan kepada serikat buruh FSBNM,” beber Zakaria.

 

“Dari keterangan panitia, Greenflied bukan orasi, tapi kasih piagam. Cuma saya katakan kenapa kasih piagam di situ, enggak di kantor,” imbuhnya.

Zakaria pun sangat menyayangkan peristiwa ini “Mau tidak mau harus dideportasi karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan,” tegasnya.

Zakaria menambahkan, Greenfield sudah dideportasi tadi pagi “Tadi pagi kami deportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ke Australia lewat Singapura,” tandasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh berseragam merah menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Lampung.

 

 

MASA FSBMM LAMPUNG GRUDUK DPRD LAMPUNG

Aksi demonstrasi buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBNM) itu menuntut Pemerintah Provinsi Lampung membantu membebaskan Reni Desmira dari tuntutan PT Bumi Menara Internusa (BMI) dan Lapas Kalianda.

 

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (4/6/2019) sore.

 

Mereka menuntut kepada anggota DPRD Lampung untuk bertindak tegas dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan PT. Bumi Menara Internusa (BMI) Lampung yang dianggap telah melakukan tindakan kriminalisasi kepada anggota federasi BMI.

 

Selain itu, mereka menggeruduk kantor DPRD Lampung dengan membawa empat tuntutan lainnya salah satunya meminta anggota mereka yang diketahui bernama Reni Desmira yang ditahan di Polres Lampung Selatan untuk dibebaskan.

 

“Kita tahu bahwa Reni bekerja dari 2010 setelah itu off ditahun 2016 karena melahirkan dan tuduhan ijazah paslu itu tahun 2010. Jadi karena Reni ini aktivis dia dituduh seperti itu,” kata advokasi SPBMM Lampung.

 

Tuntutan lainnya yakni mengangkat seluruh pekerja di PT. BMI sebagai pekerja karyawan tetap dan mendaftarkannya menjaid peserta BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.

 

“Buruh yang tidak terdaftar BPJS sekitar seribu lebih jadi kami juga minta manajemen perusahaan bertindak tegas terhadap hal ini. Tuntutan lainnya memberikan tunjangan hari raya minimal sama dengan upah Lampung,” ujar dia.

 

Dari hasil mediasi dengan pihak DPRD Provinsi Lampung bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lampung, Bowo menjelaskan akan memanggil pihak perusahaan.

 

“Harapan kami pemerintah bersama Disnaker bertindak tegas dalam melakukan pengawasan perusahaan,” jelas dia.

 

Sebelumnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PT. BMI Lampung yang berada di Jalan Insinyur Sutami Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Namun aksi mereka tidak mendapatkan respon dari manajemen perusahaan dan para pekerja lainnya bersikap pro terhadap perusahaan (intern/1)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button