BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG MENGAJAK INSAN PERS MENANGKAL HOAX DAN MEMERANGI MONEY POLITIK

Selasa, 26 Maret 2019 | 10:51 pm | 553 Views

internlampungnews.com – Bandarlampung, Menjelang Pemilu serentak yang saat ini menghitung hari Bawaslu Kota Bandarlampung menggandeng insan pers untuk turut serta dalam mengawasi Pemilu yang akan di gelar pada Rabu 17 April 2019.

 

Beberap hal penting di kemukakan pada acara Media Gathering Bawaslu Kota Bandar Lampung bersama insan pers yang di laksanakan pada Selasa 26 Maret 2019 bertempat di Hotel Kurnia Perdana.

 

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung menggelar media gathering dengan insan pers terkait peran penting pers dalam menangkal dan melawan berita hoaks, ujaran kebencian dan sara pada masa kampanye.

 

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iscardo P Panggar, saat memberikan uraian, bahwa peran insan pers menjelang pemilu 17 april 2019 ini sangatlah penting dalam menangkal berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya.

 

“Dulu racun pemilu adalah politik uang dan intimidasi. Saat ini racun tersebut bertambah lagi dengan adanya informasi hoaks, ujaran kebencian dan informasi bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang banyak tersebar di berbagai media sosial,” kata dia.

 

Terungkap pula dari 34 Provinsi di Indonesia, Lampung peringkat ke-14, wilayah dengan kerawanan tinggi pada Pemilu 2019.

 

Berdasarkan data yang dipaparkan Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo Pangga, wilayah paling rawan (kerawanan tinggi) pada Pemilu 2019 yakni Papua Barat (52,83); lalu Daerah Istimewa Yogyakarta (52,14); dan Sumatera Barat (51,21); serta Maluku (51,2).

 

Selanjutnya Sulawesi Tenggara (50,86); kemudian Aceh (50,59); Nusa Tenggara Timur (50,52), Sulawesi Selatan (50,26), Sulawesi Tengah (50,5); Sulawesi Utara (50,2); Maluku Utara (49,89); Papua (49,86); Nusa Tenggara Barat (49,59); dan Lampung (49,56).

 

Sedangkan, wilayah dalam kategori kerawanan paling rendah pada Pemilu 2019 yakni Bangkabelitung (44,18), Sumatera Selatan (44,75) dan Jakarta (44,78).

 

“Kategori tersebut, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI beberapa waktu lalu,” kata Iskardo dalam kegiatan media gathering Bawaslu Bandarlampung, di aula Hotel Kurnia Perdana, Selasa (26-3-2019).

 

Menurut dia, ada beberapa potensi kerawanan pemilu, diantaranya: hak suara, proses kampanye, politik uang, logistik pemilu, sara, politik identitas, berita bohong (hoaks), hari quic coun dan penghitungan suara (tungsura) di TPS serta daftar pemilih tetap (DPT).

 

“Pada 2010 silam, Pak Yudhoyono (Mantan Presiden RI) menyampaikan bahwa racun demokrasi itu adalah politik uang dan intimidasi. Tapi saat ini, ada energi baru yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, yakni ujaran kebencian dan hoaks,” tuturnya.

 

Sedangkan untuk politik sara (perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan), menurut Iskardo saat ini kurang berpengaruh.

 

“Mudah-mudahan sampai Pemilu 2019 berlangsung tidak ada politik sara yang dipergunakan. Tapi memang, politik sara sempat menjadi trending saat di Pilkada di DKI Jakarta beberapa waktu lalu, bisa dikatakan jadi gorengan lah,” jelasnya.

 

Untuk meminimalisir semua potensi kerawanan Pemilu 2019 di wilayah Lampung, Bawaslu setempat berharap partisipasi banyak pihak, termasuk insan pers di dalamnya. 

 

“Dengan begitu, mudah-mudahan dapat tercipta pemilu yang bersih, damai dan aman,” harapnya.

 

Hal senada juga dikatakan Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansyah. Dia juga berharap kerja sama banyak pihak dalam mensukseskan Pemilu 2019.

 

“Untuk mensukseskan pemilu butuh partisipasi banyak pihak, termasuk insan pers dan masyarakat pada umumnya,” kata Candra.

 

Menurut Candra, dalam pelaksanakan tugas pengawasan pemilu, pihaknya juga membutuhkan informasi dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu yang terjadi.

 

“Selama ini kami merasa banyak terbantu, sebab banyak temuan (pelanggaran pemilu) yang kita tindak lanjuti berawal dari informasi masyarakat, termasuk dari rekan-rekan media,” ungkapnya.

 

 

Lebih lanjut, Candra mengajak insan pers untuk senantiasa berkontribusi aktif, dalam menciptakan pemilu yang bersih, aman dan kondusif.

 

“Pemilu sudah semakin dekat, mari kita sama-sama melawan hoaks, ujaran kebencian dan politisasi sara pada Pemilu 2019 ini,” imbaunya.

 

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung, Candrawansah, juga mengingatkan agar masyarakat Lampung tidak terlibat politik uang dalam Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang.

 

“Kami mengingatkan masyarakat agar jangan ikut ikutan dalam politik uang dalam ajang Pileg dan Pilpres. Misalnya pembagian supermi ataupun uang yang jumlahnya hanya Rp 20 ribu. Politik uang diatur dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

 

UU tersebut menjelaskan bahwa pemberi dan penerima politik uang akan dipidana,” katanya dalam acara pertemuan dengan media, di Bandarlampung, Selasa (26/3/2019).

 

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU tersebut diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman pidana.

 

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur bahwa setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

 

Sementara itu pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Candra juga mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, Bawaslu telah menerima laporan dari Kominfo sebanyak 610 laporan terkait Pemilu.

 

“Laporan itu secara formal harus sudah dilaporkan 14 hari masa kerja , baru bisa diproses laporan atau temuan tersebut. Lewat 14 hari laporan sudah kedaluarsa, ” Tutupnya. (intern1)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button