class="archive category category-bursa-efek category-15 hfeed">

Bursa Efek

PADA AKHIR DESEMBER 2018 HUTANG PEMERINTAH MERANGKAK NAIK JADI Rp. 4.418 TRILIUN

internlampungnews.com – Jakarta, Utang pemerintah kembali naik. Tercatat, posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 sebesar Rp4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.   Bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 utang pemerintah tercatat

FAKTA SOAL PAJAK E- COMMERCE, PEDAGANG TIDAK WAJIB MILIKI NPWP

  internlampungnews.com – Jakarta, Kementerian Keuangan telah merilis Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018/ tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Aturan ini pun menuai penolakan dari para pelaku e-commerce.   Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 mengenai Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.   “Beberapa

SAH ..!! RI TEKEN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS DENGAN 4 NEGARA EROPA

  internlampungnews.com – Jakarta, Pemerintah meneken Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) sore ini. Perjanjian tersebut melibatkan 4 negara Eropa meliputi Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia.   Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mewakili Indonesia dalam perjanjian kerja sama ini. Sementara, perwakilan dari 4 negara yakni Menteri Hubungan Luar Negeri, Hukum, dan Budaya

WADUH, , ADA ‘GENDERUWO’ EKONOMI GEROGOTI EKONOMI BANGSA..??

Praktisi Industri Dan Bisnis, Said Didu “Carilah Orang Yang Baik Yang Mampu Melawan ‘Genderuwo’ Ekonomi. Saya Pikir Negara Akan Baik Bila ‘Genderuwo’ Ekonomi Bisa Diatasi,”     internlampungnews.com – JAKARTA,  Praktisi Industri dan Bisnis, Said Didu menilai pemerintah harus tegas menghadapi  ‘genderuwo’ ekonomi. Para ‘genderuwo’ ini dapat menggerogoti ekonomi bangsa.     “Pemerintah harus tegas

linked in share button