class="post-template-default single single-post postid-4438 single-format-standard">

Dilema Antara Kebijakan Pemerintah Atas Konversi Gas LPG 3 KG Dan Penerapan UU Perlindungan Konsumen, Sudahkah Sistem Pidananya Di Jalankan..?!

Rabu, 10 Juli 2019 | 12:39 am | 1965 Views

 

OPINI

Lagi lagi Korban Tabung Gas LPG 3 Kg bertambah benarkah pemerintah dan Pertamina menjalankan janjinya Sudahkah Korban Dampak kerusakan dan kebocoran dari tabung gas LPG 3 Kg di perhatikan .. ?!

 

Masih segar di dalam ingatan kita semua tentunya ketika sosialisasi Konversi dari minyak tanah ke Gas LPG tabung 3 Kg yang jelas tertulis manfaatnya ketika konversi tersebut di laksanakan..

 

Pun begitu yang tertera dalam poster petunjuk penggunaan LPG terbitan Pertamina, disebutkan keuntungan menggunakan LPG adalah lebih mudah dan hemat, lebih aman, dan lebih bersih.

Pemerintah melalui PT. Pertamina mengadakan program nasional konversi minyak tanah ke tabung gas LPG 3 Kg. Program ini dimaksudkan untuk mampu mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna mengurangi beban keuangan negara.

Namun dalam pelaksanaannya program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena terdapat kecelakaan yang diakibatkan oleh ledakan tabung gas LPG 3 Kg.

 

Begitu pula adanya sebuah pengKlaiman bahwa penggunaan LPG itu lebih aman yang faktanya akhir-akhir ini terusik dengan terjadinya serangkaian ledakan tabung LPG akibat kebocoran tabung atau selang.

Ledakan tabung LPG telah menimbulkan trauma serta luka di mata korban karena kehilangan nyawa, harta benda dan cacat ringan/berat.

Sementara itu, bagi kebanyakan konsumen pengguna LPG, yang saat ini berdasarkan data yang dapat kita lihat melalui situs situs resmi ternyata jumlahnya cukup fantastis sebab jumlahnya kini telah mencapai 45 juta konsumen, menimbulkan tanya, benarkah LPG aman sebagaimana yang diklaim Pertamina.

Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan suatu produk.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diatur tentang indikator perlindungan konsumen.

Yaitu (1) Adanya jaminan ketersediaan produk; (2) Adanya standar dan mutu produk; (3) Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; (4) Harga pada tingkat yang wajar; (5) Kesesuaian takaran/volume/timbangan; (6) Jadwal waktu pelayanan; (7) Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

menariknya ada sebuah pertanyaan yang muncul berdasarkan realita yang ada. Apa yang salah dengan serangkaian peristiwa ledakan tabung LPG..?!

Jika di tinjau Berdasarkan Dari aspek regulasi, untuk lingkungan kerja sudah ada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Dalam bab III pasal 3 ayat 1 diatur tentang upaya yang harus dilakukan dalam mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

Kemudian terhadap risiko ledakan yang timbul akibat bejana tabung bertekanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1982 tentang bejana tekan.

Di mana setiap bejana tabung bertekanan, sebelum dipakai/dipasarkan, terlebih dulu harus melalui proses pengujian hidrostatik di laboratorium untuk selanjutnya mendapat sertifikasi kelaikan dari Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja).

 

Dengan demikian, semua tabung LPG yang beredar di pasar harus bisa ditelusuri, tidak hanya pabrikan yang memproduksi tabung LPG, tetapi juga informasi tentang kapan dan di mana tabung tersebut diuji serta nomor sertifikat kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja.

 

Selama ini, dalam pelabelan tabung LPG 3 kilogram, hanya ada informasi tentang masa jatuh tempo uji ulang, namun tidak ada informasi di mana dan oleh siapa pengujian tabung dilakukan.

Sedangkan untuk sertifikasi dari sebuah uji kelayakan dari Kementerian Tenaga Kerja, di nilai lebih parah karena tidak ada informasi dalam label tabung LPG 3 kg yang bisa diakses konsumen bahwa tabung tersebut tidak memiliki keterangan secara pasti apakah telah mendapat sertifikasi kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja atau seperti fakta yang ada saat ini di tengah masyarakat.

 

Anehnya lagi, dari serangkaian ledakan tabung LPG, tidak ada sama sekali pernyataan dari pejabat terkait tentang keberadaan tabung yang diduga menjadi sebab ledakan, apakah sudah mendapat sertifikat kelaikan atau belum dari Kementerian Tenaga Kerja.

Saat ini Dari jutaan tabung LPG yang beredar di pasar, terus terang publik tidak pernah tahu apakah tabung itu sudah mengantongi sertifikat kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja atau belum.

Lalu muncul di benak kita selaku pengguna gas LPG tentu saja solusinya seperti apa ..?!

Kita berharap tentunya pemerintah bersama Pertamina harus menjamin semua tabung LPG yang beredar di pasar telah memenuhi sertifikasi kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja, dan kalau perlu ada penanda khusus dalam setiap tabung LPG.

Sedangkan untuk tabung LPG bodong alias tidak bersertifikat Kementerian Tenaga Kerja, Pertamina harus menariknya dari pasar.

 

Selain faktor tabung, hal lain yang diduga ikut memicu terjadinya ledakan adalah kondisi perlengkapan berupa selang dan regulator. Atas dasar alasan keselamatan, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk perlengkapan LPG sebagai SNI wajib.

Ironisnya, di pasar masih dengan mudah didapati perlengkapan, seperti selang dan regulator, yang tidak ber-SNI. Untuk itu, pemerintah harus mensterilkan pasar dari produk perlengkapan LPG yang tidak ber-SNI. Dari lokasi terjadinya ledakan tabung LPG, pada umumnya di tingkat pengecer dan konsumen.

Mengingat produk LPG masuk kategori barang yang berbahaya dan mudah terbakar, ia butuh penanganan khusus. Untuk itu, harus dipastikan dari seluruh mata rantai distribusi LPG sampai ke konsumen agar mereka mengetahui tentang karakter produk LPG, mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap produk LPG. Untuk itu, adanya manual instruksi keselamatan menjadi sangat penting.

 

Terakhir, kasus ledakan tabung LPG telah memakan korban jiwa, dengan demikian ada unsur tindak pidana, minimal karena kelalaian telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Untuk itu, harus ada pertanggungjawaban pidana, dalam bentuk polisi harus menuntaskan kasus ledakan tabung LPG dengan melimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.

 

Adalah sebuah ironi bila puluhan peristiwa ledakan tabung LPG yang telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa, kecacatan dan harta benda tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab dan tidak ada pihak yang bersalah.

Yang seharusnya jika merujuk Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta langkah apa yang harus ditempuh konsumen apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

 

Serta mengatur pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugiaan dalam hal penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Dalam hal ini PT. Pertamina selaku pelaku usaha melaksanakan pertanggung jawaban dalam bentuk memberikan asuransi kepada konsumen yang menjadi korban pengggunaan tabung LPG 3 Kg.

Besar ganti rugi yang diberikan oleh asuransi untuk korban meninggal dunia dan cacat tetap sebesar Rp 25 juta dan biaya pemakaman korban mendapatkan Rp 2 juta.

Korban yang tidak menderita cacat tetap, pihak asuransi memberikan ganti rugi biaya perawatan maksimal Rp 25 juta. Penggantian juga diberikan kepada korban yang menderita kerugian materi, dengan besar maksimal Rp 100 juta.

Pada praktek pengganti klaim asuransi yang diberikan oleh PT. Pertamina berjalan lambat tidak lancar bahkan tidak sama sekali.

Semestinya menjadi sebuah harapan Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Pertamina harus aktif dalam mensosialisasikan batas waktu serta cara pemakaian yang benar dalam menggunakan tabung gas LPG 3 kg. PT. Pertamina juga harus lebih cepat dalam memberikan asuransi kepada korban. ( Yuridhis Mahendra/Pimpinan Umum internlampungnews.com)

 

 

 

 

 

Related Post

Leave a Reply

linked in share button