class="post-template-default single single-post postid-4055 single-format-standard">

Edi Sastrawan Meminta kepada pihak BAWASLU RI dan BAWASLU Provinsi Lampung patuhi Putusan Hukum

Rabu, 26 Juni 2019 | 9:13 pm | 1062 Views

internlampungnews.com – Bandar Lampung, Nampaknya ada secercah harapan yang di dapatkan oleh Edi Sastrawan, setelah kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun mencari keadilan.

 

 

Seperti yang telah di ketahui Edi Sastrawan merupakan salah satu perserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tahun 2018 saat itu dirinya sangat yakin lolos dalam seleksi rekrutman Komisioner Bawaslu Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2018-2023, tetapi apalah dinyana kenyataannya berbeda hal itu di ketahui setelah pengumuman dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Masih melekat dalam ingatan Edi Sastrawan Pengumuman BAWASLU RI Tentang Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan No.0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 sungguh membuat hatinya terpukul.

Baca Juga : BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG MENGAJAK INSAN PERS MENANGKAL HOAX DAN MEMERANGI MONEY POLITIK

Hal yang di rasakan saat itu bukan tanpa alasan dengan memegang dasar dan alat bukti hasil seleksi tanpa melihat nilai, baik itu seleksi berkas, CAT, Psikologi , kesehatan, wawancara maupun hasil fit and Profertest.

 

Serta aturan regulasi dan UU No 7 tahun 2017, peraturan Bawaslu dan peraturan lainnya. Sehingga Dirinya yakin betul jika seharusnya dirinyalah yang dilantik sebagai anggota Bawaslu  Waykanan periode 2018-2023.

 

 

Dalam sidang putusan PTUN Di jakarta Pihaknya memenangkan dari awal putusan hasil sidang hingga putusan banding. Dalam putusan yang di tetapkan pada hari Rabu, 19 Jun. 2019 Nomor Putusan Banding 125/B/2019/PT.TUN.JKT Amar Putusan Banding.

Baca juga : KMND REGIONAL SUMATRA HIMBAU MASYARAKAT LAMPUNG UTARA MENDUKUNG KINERJA KPU DAN BAWASLU LAMPURA

Menyatakan Mengadili Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/G/2018/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan.

 

Banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa.

 

Dalam eksepsi Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tentang Objek sengketa kesatu bukan Keputusan Tata Usaha Negara diterima Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding selebihnya tidak diterima dalam pokok sengketa.

 

Pertama Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

 

Kedua Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II (BAWASLU RI)/Pembanding  berupa Keputusan Bawaslu Nomor 0630/K.BAWASLU/ HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya Lampiran Angka 12 Kabupaten Way Kanan.

Baca juga : BAWASLU MENGHIMBAU AGAR MASYARAKAT JANGAN CEPAT AMBIL KEPUTUSAN DARI HASIL QUICK QOUNT

 

Ketiga Mewajibkan kepada Tergugat II (BAWASLU RI)/Pembanding untuk mencabut Keputusan Bawaslu Nomor 0630 / K.BAWASLU/  HK.01.01.VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya Lampiran Angka 12 Kabupaten Way Kanan.

 

Ke empat Memerintahkan kepada Tergugat II (BAWASLU RI)/Pembanding untuk menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai calon/anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terpilih Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2018-2023.

 

Kelima Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya

 

Ke enam Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

 

Majelis Hakim Banding Hakim yang di Ketuai MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH, Hakim Anggota 1: BOY MIRWADI, S.H, Hakim Anggota 2: NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti BandingCATUR WAHYU WIDODO, SH. MH.

 

Dengan hasil putusan Tersebut pihak Edi Sastrawan saat di hubungi hanya memberikan keterangan bahwa pihaknya meminta kepada pihak Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi lampung untuk dapat melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan peraturan hukum.

Sampai berita ini di terbitkan internlampungnews.com belum mendapat keterangan dari pihak Bawaslu RI mau pun Bawaslu Provinsi Lampung terkait putusan tersebut (*RLS*/intern)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button