class="post-template-default single single-post postid-3949 single-format-standard">

ELEMENT MASYARAKAT PERTANYAKAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ASET DAERAH, ADA APA DENGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA..?

Kamis, 9 Mei 2019 | 12:26 am | 1227 Views

 

 

Internlampungnews.com –  Kotabumi Lampung Utara, Kehadiran Kepala Badan Aset Dan Pengelolaan Keuangan Desyadi di Kejaksaan Negri Lampung Utara kemarin Rabu (8/5/19)mendadak menjadi buah bibir Tidak hanya di kalangan Awak Media ternyata telah ramai menjadi perbincangan di tengah masyarakat Lampung Utara.

 

Dari hasil Penyelusuran internlampungnews.com ternyata kehadiran Desyadi selaku Kepala Badan Aset dan Pengelola Keuangan (BAPK) hanya melakukan koordinasi bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, kemarin (8/5) sekira pukul 9.30 WIB.

 

Dalam keterangannya saat Berada di Kejari Lampung Utara  Desyadi selaku Kepala BAPK menjelaskan bahwa, kedatangan dirinya tersebut hanya untuk melakukan koordinasi terkait pajak kendaraan Roda Empat (R4) milik Pemkab yang di pinjam pakaikan oleh pihak Kejari Lampura.

 

“Jadi ada aset milik pemerintah yaitu kendaraan roda empat (mobil)  yang di pinjam pakaikan dengan pihak Kejari, oleh sebab itu dirinya melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait pembayaran pajak kendaraan tersebut kepada Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Van Barata Semenguk, selain itu dirinya juga telah memberikan penjelasan kepada Kasi Pidsus, terkait besaran pembayaran dan jumlah kendaraan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lampura, Van Barata Semenguk, saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait kehadiran Desyadi selaku Kepala BAPK Pemkab Lampura di Kantor Adhiyaksa tersebut, tampak menjelaskan hal yang sama seperti yang di jelaskan oleh Desyadi sebelumnya, yaitu hanya melakukan koordinasi terkait pembayaran pajak kendaraan Dinas yang di pakai oleh pihaknya.

 

 

“Iya,, Kehadiran Desyadi, selaku Kepala BAPK Pemkab Lampura ke kantor Kejaksaan setempat hanya untuk melakukan koordinasi, terkait pembayaran pajak kendaraan Dinas milik Pemkab, yang di pinjam pakaikan kepada pihak Kejari Lampura,” katanya.

 

Namun, di duga ada kejanggalan dalam  koordinasi antara pihak BAPK dengan Kasi Pidsus tersebut, seharusnya yang membidangi masalah aset adalah Kepala Sub Bagian Pembinaan( Kasubag Bin) Kejari Lampura, tetapi fakta di lapangan, Kepala BAPK justru malah melakukan koordinasi terkait Aset Daerah milik pemerintah tersebut, kepada Kasi Pidsus Kejari Lampura.

 

Diketahui Kejari Lampura, menerima sebanyak 7 unit kendaraan Dinas dari pihak Pemkab Lampura, sebagai alat transportasi. Adapun 7 unit kendaraan Dinas tersebut masing-masing jenis, APV, Fortuner, X-Trail, Pajero, Hilux, Kijang, dan Daihatsu Taruna. (intern5/LU)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button