class="post-template-default single single-post postid-4805 single-format-standard">

KEJATI LAMPUNG Diminta Segera Menindak Lanjuti Laporan Terkait Penyimpangan Anggaran Dilingkungan Sekertariat DPRD TUBA

Minggu, 8 September 2019 | 10:24 pm | 528 Views

internlampungnews.com – TULANG BAWANG , Lsm Pijar Keadilan Mempertanyakan laporan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Terkait dugaan Perbuatan melawan Hukum di Sekretariat DPRD Tulang Bawang.

Berdasarkan keterangan Toni Wahyudi selaku Ketua DPD LSM Pijar Keadilan Provinsi Lampung, bahwa sesuai dengan laporan resmi DPD LSM Pijar Keadilan Provinsi Lampung nomor:003/LP/DPD-PK/LPG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Laporan Indikasi Penyelewengan/Penyimpangan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang.

“Dalam Hal ini selaku bagian dari Element masyarakat wajib memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada pihak Kejati Lampung yang telah menindak lanjuti laporan kami, apalagi kami mendapatkan informasi bahwa beberapa waktu yang lalu pihak Kejati Lampung telah melayangkan surat panggilan pertama kepada Sekretaris DPRD Tulang Bawang meskipun yang bersangkutan (setwan_red) tidak mengindahkan surat panggilan dari Kejati Lampung tersebut”, ujar Toni Wahyudi (Sabtu,31/08/2019).

 

Lebih lanjut Toni mengatakan “Jadi dalam waktu dekat ini kami dari DPD LSM Pijar Keadilan Provinsi Lampung akan kembali berkunjung ke Kejati Lampung untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus tersebut, apakah akan ada pemanggilan selanjutnya atau hanya jalan ditempat atau diendapkan begitu saja oleh pihak Kejati Lampung, sesuai dengan kurun waktu yang cukup lama serta bukti-bukti awal hasil investigasi Tim kami dilapangan sudah selayaknya pihak Kejati Lampung untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait” papar Toni Wahyudi saat berkunjung ke Tulang Bawang (Sabtu, 31-08-2019).

Terpisah Heriyanto.WR selaku Koordinator Tim Investigasi LSM Pijar Keadilan Provinsi Lampung memaparkan “Kami sangat mendukung upaya Ketua LSM kami (Toni Wahyudi) untuk kembali mempertanyakan progres atau perkembangan kasus yang telah dilaporkan kepada Kejati Lampung.

 

Dan selaku warga Tulang Bawang kami sangat yakin masyarakat Tulang Bawang khususnya yang peduli dengan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang sangat menantikan perkembangan kasus tersebut, apalagi diketahui akhir tahun 2018 yang lalu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendapat ‘tamparan’ yang sangat memalukan karena pihak PLN sampai harus memutuskan Aliran Listrik di Rumah Dinas Ketua DPRD dan Kantor Sekretariat DPRD Tulang Bawang disebabkan memiliki tunggakan pembayaran listrik sejak tahun 2017 hingga 2018 Sekretariat dengan total tunggakan sebesar 260 jt” papar Heriyanto.WR yang akrab disapa Heri Bom (Minggu,08/09/2019).

Selanjutnya pria yang akrab di sapa Heri Bom mengatakan “Dengan adanya pemutusan sambungan listrik tersebut hal ini membuktikan bahwa laporan kami tidak mengada-ada, karena salah satu poin hasil temuan investigasi kami disertai bukti-bukti bahwa dalam laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Tulang Bawang tahun 2017 untuk pembayaran listrik Rumah Dinas Ketua DPRD dan Kantor Sekretariat DPRD Tulang Bawang sebesar 360 jt terrealisasi 100%, jadi harusnya tidak ada tunggakan bahkan lebih dari tunggakan.

 

Jadi seharusnya pihak Kejati Lampung tanggap akan hal ini, Tutup Heri Bom kepada awak media (Minggu,08/09/2019).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Tulang Bawang belum dapat dikonfirmasi. (intern5/Ven).

Related Post

Leave a Reply

linked in share button