class="post-template-default single single-post postid-3580 single-format-standard">

KETUA IKATAN RELAWAN ALUMNI RADEN INTAN MEMINTA PROSES HUKUM KASUS PELECEHAN DI TINDAK LANJUTI PROSES HUKUMNYA

Kamis, 10 Januari 2019 | 7:03 pm | 2748 Views

 

 

internlampungnews.com – Bandarlampung, Dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial SH terhadap mahasiswi (EP) menuai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai kampus adalah sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan nilai-nilai dan norma yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

 

Apalah jadinya bila dalam kampus terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya tentu akan berdampak kepada kepercayaan publik dalam memasukkan sanak famili dikampus tersebut.

 

Seperti yang disampaikan oleh Kahfi, Ketua Ikatan Relawan Alumni Raden Intan (IKRAR) melalui rilis yang diterima oleh media ini.

 

Sangat disayangkan atas dugaan pelecehan seksual yang menimpa EP oleh oknum dosen SH pada 21 Desember lalu.

 

“Sebagai bangsa yang mengenal adat timur tentu ini hal memalukan, karena tindakan tersebut terjadi di dalam kampus, terlebih berlatar pendidikan agama.

 

OLeh karenanya, IKRAR yang anggotanya merupakan Alumni ataupun pernah mengenyam bangku kuliah di UIN Raden Intan Lampung tentu meminta pihak birokrasi agar bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini dengan memberhentikan sementara oknum dosen tersebut sampai selesai putusan hukum tetap,” ujarnya.

 

Lalu, ia melanjutkan, Rektor sebagai pimpinan tertinggi dapat menjamin Korban agar tetap bisa menyelesaikan proses studi S1 yang sedang ditempuh.
“Tentu ini merupakan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Rektor dalam memberi perlindungan terhadap publik yang telah memilih kampus UIN RADEN INTAN sebagai tempat menimba ilmu dengan background agama.

 

Jangan sampai, kampus malah melakukan tindakan intimidasi terhadap korban dan keluarga. Sehingga proses hukum dapat segera diselesaikan oleh Polda,” imbuhnya.

 

Kemudian, dalam menangani proses hukum yang sudah diterima oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung tentu dapat segera menindaklanjuti agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku oknum dosen SH dan korban EP bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya.

 

“Karena memanusiakan manusia adalah kunci menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Sebagaimana, hal itu pun tertuang dalam Pancasila, sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bila dosen saja tidak dapat memanusiakan mahasiswi nya maka sepatutnya keadilan yang beradab ditegakkan,” pungkasnya. (intern1)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button