class="post-template-default single single-post postid-4717 single-format-standard">

Memahami Isu Hoax, Kampanye Hitam, Menuju Demokrasi dan Pemilu Bersih

Jumat, 2 Agustus 2019 | 1:46 pm | 154 Views

Oleh  : Yusrie Ali, S.Pd

 

internlampungnews.com Berita bohong atau hoaks sepanjang pemilu 2019, baik pada masa kampanye, pencoblosan hingga pada saat penghitungan suara membuat resah masyarakat. Penyebaran isu hoax yang terus menerus ini membuat Kementrian Komunikasi dan Informasi memutuskan untuk meblocking sementara media social seperti facebook, whattaps, twiter beberapa waktu tak lama setelah pemilu usai. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran berita bohong dan konten-konten yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam menerima berita atau sebuah isu.

Beberapa contoh isu hoax yang beredar di media social setelah pemilu usai adalah beredarnya sebuah postingan photo tentang beberapa lembaga survey setelah pemilu 2019 dan dianggap berpihak kepada salah satu Capres dalam narasinya mengatakan “Mereka Bukan Lembaga Survey Tapi Timses Jokowi, Pendukung Prabowo Diharap Tenang”. Sementara fakta yang dituturkan Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bahwa pemilu tahun 2019 sudah ada 40 lembaga survey yang terverifikasi dimana lembaga survey tersebut tidak memihak dengan Capres manapun.
Contoh isu hoax lainnya adalah Sandiaga Uno diusir Prabowo karena tak setuju dengan adanya deklarasi kemenangan, beberapa isu menyebutkan ketidakhadiran Sandiaga Uno pada konfrensi pers dan deklarasi kemenangan yang digelar Prabowo Subianto di jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan lantaran tidak setuju dengan adanya deklarasi kemenangan tersebut, faktanya Tim Sandiaga menyatakan ketidakhadiran Sandiaga Uno pada waktu itu karena masih dalam keadaan sakit.

Mengapa isu hoax ini bisa terjadi ? menurut sumber dari beberapa media online bahwa isu hoax memang sering dilakukan dalam setiap agenda politik di banyak Negara. Isu hoax di Indonesia pun sudah memiliki pola terstruktur, massif, dan disebarluaskan pada waktu tertentu. Berita bohong dapat tersebar dengan mudah karena berbagai factor, salah satunya perkembangan teknologi informasi dalam berinteraksi. Media social dianggap sebagai pasar bebas lantaran informasi yang mengalir di dalamnya tidak tersaring, sementara masyarakat dapat bebas berbicara tanpa memperhatikan etika.

Efek dari penyebaran isu hoax ini tidaklah main-main, isu hoax dapat memicu permusuhan sehingga mengakibatkan putusnya hubungan pertemanan, dan oleh seseorang atau kelompok tertentu memanfaatkan isu hoax yang telah menyebar sebagai senjata yang efektif untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik tertentu.
Agar berita bohong ini dapat diminimalisir penyebarannya, tentu harus memerlukan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah harus lebih proaktif, semua pemangku kepentingan, juga media harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengendalikan berita bohong terus menyebar. Selain itu masyarakat harus diberikan edukasi, bagaimana membedakan berita benar atau bohong. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak gampang menyebarkan suatu berita, maupun konten. Terlebih lagi berita yang sifatnya memancing emosi dan mengandung unsur SARA. harus dipastikan dulu kebenarannya, bahkan konten-konten yang isinya bertujuan untuk menyebarkan keburukan seseorang atau golongan tertentu hingga dapat memecah belah persatuan lebih baik tidak disebarkan.

Pada dasarnya berita yang positif kemudian di unggah ke dunia maya dapat menjadi salah satu proses komunikasi politik dan membentuk opini public untuk mendukung komunikator yang sedang mencanangkan tindakan politik tertentu. Komunikator politik memerlukan kampanye untuk membentuk personal branding yang berkaitan dengan program, dan kampanye ini ditujukan kepada khalayak sebagai target kampanye. Kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap pesan tertentu. Sedangkan Kampanye Pemilu merupakan bagian pendidikan politik masyarakat yang membangun citra positif peserta pemilu dan harusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Definisi kampanye menurut Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 35 menyatakan: kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Sayangnya, selain kampanye positif dan kampanye negative banyak orang dan kelompok yang menggunakan kampanye hitam untuk mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya untuk membunuh karakter seseorang atau yang menjadi kompetitor dengan menyebarkan informasi yang berisi fitnah, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Pada saat pemilu 2019 berlangsung, kampanye hitam di media social semakin marak. Aksi saling menghujat sesama pengguna media social, saling membela calon presiden-calon wakil presiden favorit mereka. Bahkan sejumlah pengguna social media memilih untuk tidak lagi berteman dengan akun tertentu yang kerap melancarkan kampanye hitam.

Mengutip Wikipedia, kampanye hitam atau adalah sebuah upaya untuk merusak dan mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negative. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan public, politikus, kandidat politik, aktivis dan mantan suami.
Jadi kampanye hitam atau black campaign adalah penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang sengaja disebar kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai persepsi yang tidak etis, asumsi negative terhadap seseorang atau kelompok atau kandidat tertentu yang menjadi pesaing dari penyebar kampanye hitam sehingga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memilih kandidat atau calon yang menjadi sasaran kampanye hitam tersebut.

Sayangnya, meskipun kampanye hitam ini dilarang dalam Undang-Undang, namun faktanya kampanye hitam masih digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan simpati masyarakat. Seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2019 yang lalu, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto tidak lepas dari kampanye hitam yang dilakukan lawan politik mereka masing-masing.
Misalnya saja, Jokowi yang diserang dengan isu penghapusan Adzan dan Undang-Undang pelegalan LGBT. Rekaman Isu yang dilakukan oleh tiga orang ibu-ibu ini tersebar di media social. Meskipun kasus ini sedang dalam penyidikan pihak berwajib, namun isu tersebut sudah terlanjur viral di dunia maya.
Selain Joko Widodo, Prabowo Subianto juga tidak lepas dari serangan black campaign. Salah satu video yang beredar di media social facebook menampilkan Prabowo merayakan perayaan Natal hingga berziarah ke makan Joao Tavares di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan keikutsertaan Prabowo dalam berbagai event ritual Nasrani di berbagai tempat. Sehingga video tersebut mempersepsikan bahwa prabowo adalah seorang Nasrani.
Untuk mencegah kampanye hitam, perlu andil semua pihak dari mulai Kementrian Komunikasi dan Informatika, penyelenggara pemilu, penegak hukum hingga kontestan serta para pendukungnya. Karena sekalipun kampanye hitam ini telah dilarang dalam undang-undang namun dalam pelaksanaannya butuh ketegasan dan komitmen moral serta penegakan hukum yang tegas tanpa memperhatikan pertimbangan politis. Bahkan sudah seharusnya, Kemkominfo, cyber crime, bawaslu dan polri melakukan upaya-upaya preventif, jika perlu setiap akun yang melalukan kampanye hitam segera ditutup paksa. Selain itu dengan menindak tegas akun-akun robot dan faka accountI yang menyebarkan hoax dan kampanye hitam secara besar-besaran.

Sesungguhnya kampanye hitam cenderung merusak demokrasi, karena demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Meskipun demikian, kampanye hitam dan hoax juga dipakai oleh Negara-Negara lain yang juga berbentuk demokrasi.
Membahas mengenai demokrasi, mengutip sumber Wikipedia ada beberapa ciri pemerintahan demokrasi yaitu; adanya keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung; adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat; adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam setiap bidang; adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independent sebagai alat penegak hukum; adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara; adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol prilaku dan kebijakan pemerintah; adanya pemilihan umum yang bebas, jujur adil untuk mementukan (memilih) pemimpin Negara dan Pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat; adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Sedangkan system demokrasi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, banyak sumber dari media online dan media elektronik menyatakan berawal dari setidaknya dua hal pokok yang menjadi tantangan. Pertama yaitu rakyat melawan oligarki yang sudah ada sejak masa Orde Baru. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Sementara pada masa Orde baru yang dikuasai militer menjadi pelindung utama bagi para kapitalis yang hidup kongkalikong dengan penguasa.

Kedua, melibatkan agama. Agama dipolitisasi sedemikian sehingga dasar Negara republic Indonesia yang sekuler (tidak berdasarkan agama tertentu) hendak diganti dengan hukum agama tertentu. Banyak orang yang tidak paham akibat dengan mencampur aduk agama dengan kekuasaan Negara. Dengan melibatkan unsur agama inilah isu hoax dan kampanye hitam masuk untuk memberi pemahaman yang salah kepada masyarakat. Sementara prinsip Negara demokrasi berbasis pada konstitusi yang sekuler, demikian juga Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila merupakan konstitusi sekuler. Sedangkan agama menjadi pedoman moral untuk konstitusi yang sekuler ini.
Kedua hal tersebut merupakan tantangan bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia, ditambah dengan tingginya kasus korupsi yang membuat tantangan menjadi semakin berat.

Berkaitan dengan tantangan demokrasi, maka kita harus berbicara mengenai pemimpin yang bersih. Karena pemimpin yang bersih akan menjalankan pemerintahan yang bersih. Pemimpin yang bersih diharapkan hadir melalui pemilu yang bersih pula, dan pemilu yang bersih hanya dapat terlaksana jika penyelenggaraan pemilu mampu berpegang pada prinsip-prinsip mandiri dan tidak bisa diintervensi, tidak berpihak kepada siapa pun meski dengan alasan apapun, transparan, professional, adil dan berkomitmen penuh pada kepentingan Negara.
Sementara, kendala yang dihadapi oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan pemilu pilpres 2019 lalu adalah masyarakat mempunyai dugaan tidak bersihnya penyelenggaraan yang berujung pada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa menyelenggarakan pemilu legislative dan pemilu presiden bukan sesuatu yang gampang. Kepentingan, harapan dan tekanan selalu tertuju pada pihak KPU.

Meski demikian, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak sepenuhnya hanya bergantung pada KPU, pihak independen lainnya seperti Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan POLRI, media Pers juga ikut bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu yang bersih.
Disamping itu semua, yang utama mendukung terselenggaranya pemilu bersih semestinya justru berawal dari masyarakat. Perlu kesadaran penuh untuk memahami pentingnya pemilu yang bersih, ikut serta membasmi politik uang, turut menjaga keinginan untuk memposting berita yang tidak jelas kebenarannya yang bisa saja menjadi berita bohong, dan berhenti mengikuti arus kampanye hitam. Karena pada dasarnya masyarakat sudah semakin dapat memahami isi dari sebuah berita atau isu, apakah itu berita yang berisikan positif ataupun negative. Sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai kaum muda yang notabene sebagai agen perubahan yang menginginkan terciptanya pemilu bersih, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk turut membantu dalam menumpas penyebaran kampanye hitam dan isu hoax, sebagai salah satu bentuk dukungan nyata terhadap demokrasi dan pemilu bersih.

Related Post

Leave a Reply

linked in share button