PADA AKHIR DESEMBER 2018 HUTANG PEMERINTAH MERANGKAK NAIK JADI Rp. 4.418 TRILIUN

Rabu, 23 Januari 2019 | 9:05 am | 119 Views

internlampungnews.com – Jakarta, Utang pemerintah kembali naik. Tercatat, posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 sebesar Rp4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.

 

Bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 utang pemerintah tercatat sebanyak Rp. 3.995,25 triliun.

 

Secara rinci, posisi utang hingga akhir tahun lalu itu berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,57 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp805,62 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.612,69 triliun.

 

Hingga akhir 2018, Produk Domestik Bruto Indonesia masih sanggup menutup lebih dari 3 kali kali total utang yang outstanding,” demikian tertulis dalam rilis Kemenkeu, Selasa (22/1/2019).

 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 sebesar Rp4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.

 

Bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 utang pemerintah tercatat sebanyak Rp3.995,25 triliun.

 

Adapun utang dari penerbitan SBN dominasi Rupiah mencapai Rp2.601,63 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.168,01 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp433,63 triliun.

 

Sementara itu, SBN denominasi valuta asing (valas) mencapai Rp1.011,05 triliun. Terdiri dari penjualan valas SUN sebesar Rp799,63 triliun dan valas SBSN sebesar Rp211,42 triliun.

 

Utang melalui SBSN pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan dengan posisi di 2017. Pada denominasi Rupiah naik 13,45% maupun pada denominasi valas yang naik 24,84% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

“Kenaikan porsi SBSN, terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek disebabkan fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional.

 

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, SBSN merupakan salah satu instrumen inovasi pembiayaan (creative financing) yang menjadi “hot issue” pembangunan infrastruktur tahun 2018,” jelas Kemenkeu. (intern6)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button