class="post-template-default single single-post postid-4511 single-format-standard">

Peliknya Penguasaan Dan Pengelolaan Atas Kepulauan Kecil Di Indonesia

Jumat, 12 Juli 2019 | 8:36 pm | 2261 Views

Bolehkah pulau kecil diberikan hak atas tanah seperti hak milik..?!

Kenapa masyarakat yang tinggal di pulau kecil dapat memiliki hak atas tanah terhadap pulau tersebut..?!

Apakah itu penyimpangan..?!

 

 

OPINI
(Yuridis Mahendra)

 

Ketika saya melihat beberapa berita yang ada di media cetak dan media online akhir akhir ini disana sini masih cukup riuh ramai memberitakan soal legalitas pengelolaan salah satu pulau yang ada di Kabupaten Pesawaran yang merupakan pulau cantik yang tentunya di barengi Legalitas Perizinan pengelolaan 132 Kepulauan yang di miliki oleh Provinsi Lampung.

 

Lalu muncul ketertarikan saya untuk menggali dasar hukumnya ketika muncul beberapa pertanyaan Bolehkah pulau kecil diberikan hak atas tanah seperti hak milik..?!

Kenapa masyarakat yangu tinggal di pulau kecil dapat memiliki hak atas tanah terhadap pulau tersebut..?!

Apakah itu penyimpangan..?!
Sehingga hal tersebut Sering di jadikan celah untuk dimanfaatkan dan celakanya pulau tersebut dijual kepada orang asing.

 

Tentu yang menjadi hal pertama adalah bagaimana penguasaa pulau kecil oleh negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 UU 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Maka atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

 

Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan Pulau pulau Tidaklah semata mata menjadi Hak Rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan.

 

Maksud dari kalimat “dikuasai oleh negara” tentunya dalam hal ini adalah Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Negara bukanlah berarti “memiliki” tetapi negara diberi wewenang sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia.

 

 

Pertama tentunya mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, Kedua menentukan dan mengatur haka hak yang dapat di punyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. Yang kemudian nantinya adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

 

Menjawab pertanyaan, pulau pulau yang berada di wilayah Negara Indonesia itu di kuasai oleh negara Untuk itu, negara mempunyai wewenang-wewenang di atas.
Lalu bagaimana dengan pulau kecil dan pengaturannya menjawab hal mengenai pulau kecil dapat kita lihat dalam UU Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pelau pulau kecil, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2014.

 

Selain itu lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Mentri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Dalam penegasannya Pulau Kecil adalah adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

 

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.
Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad).

 

Tentu dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, pada dasarnya pulau kecil dikuasai oleh negara, kemudian negara mengatur penguasaannya kepada pihak lain baik itu perseorangan atau swasta dalam bentuk izin. Pengaturan Hak Atas tanah pulau kecil dalam permen Agraria 17/2016 mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah.

 

Tetapi, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil bukan mengenyampingkan aturan dalam artian wajib memperhatikan hal-hal
penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut.

 

Lalu , Sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan yang kemudian harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung. Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik.

 

Akses publik yang dimaksud disini adalah akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran. Serta akses perorangan atau kelompok orang dengan ijin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

 

Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi syarat yang jelas peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil.

 

Setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalamRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan yang tentunya telah memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

 

Ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah dicatat dalam buku tanah dan Sertifikat.

 

Dalam hal pulau-pulau kecil belum terdapat penguasaan tanah, maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah pusat. Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau Kecil secara utuh jika diperlukan untuk kepentingan nasional.

 

Kepentingan nasional tersebut tentu berkenaan dengan beberapa aspek seperti Pertahanan dan keamanan, kedaulatan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Pelestarian warisan dunia; dan/atau, Program strategis nasional.

 

Jadi, pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dengan tidak menutup akses publik terhadap pulau tersebut.

 

Bagaimana jika hendak mengurus Perizinan perizinan di pulau Kecil..?!
Tentunya setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin lokasi sebab hal tersebutlah yang menjadi dasar pemberian Izin pengelolaan .

 
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Sementara, izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Kegiatan yang dimaksud tentunya bekenaan dengan beberapa aspek yang menyangkut prihal, produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

 

Dalam pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan izin lokasi. Izin lokasi dan izin pengelolaan diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

 

Selain Pemanfaatan Pulau oleh Orang asing tentu pengusaan Hak atas Tanah
Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Atas Tanah yang dimaksud adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok agraria
 

Hak-hak atas tanah sendiri terdiri dari beberapa dasar Hukum  hak milik, hak guna-usaha,hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah,
hak memungut-hasil hutan.

 

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.Perlu diketahui bersama bahwa hak atas tanah yang dapat diperoleh orang asing serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanyalah hak pakai dan hak sewa. Jadi, pulau kecil tidak boleh dimiliki oleh orang asing maupun badan hukum asing.

 

Jika pihak asing ingin melakukan pemanfaatan pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, maka harus mengantongi izin dari Menteri. Penanaman modal asing tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional.(*)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button