class="post-template-default single single-post postid-3680 single-format-standard">

PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU JANGAN COBA BERMAIN MATA ANCAMAN KODE ETIK  MENANTI..!!

Sabtu, 19 Januari 2019 | 8:01 am | 6015 Views

 

 

internlampungnews.com – Bandarlampung, Tahun 2019 adalah tahun politik tepat pada tanggal 17 april 2019 Perhelatan pesta demokrasi akan segera digelar, saat itulah rakyat akan menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di legislatif dan akan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Pada tahun ini pula untuk kali pertama Pemilu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sekaligus lima kali memilih dalam lima kategori pilihan yakni PILPRES, DPD RI, DPR RI, DPRD PROVINSI,DPRD KOTA/KABUPATEN.

 

Dalam rangka menyongsong perhelatan itu tentunya berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI menyusun, merumuskan serta menetapkan regulasi untuk dijadikan acuan atau payung hukum Pemilu disamping penyusunan anggaran dan teknis penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

 

Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai aturan tertulis dibuat untuk menyelenggarakan Pemilu serentak tersebut. Undang undang ini merupakan kodifikasi dari Undang – undang pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan undang – undang tentang penyelenggara Pemilu.

 

Undang – undang penyelenggaraan pemilu sebelumnya diatur dalam undang undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Didalamnya terdapat pengaturan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

 

Tidak menutup kemungkinan dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masih banyak rakyat sebagai pemilih tidak tahu isi dan pemahaman aturan Pemilu.

 

Termasuk didalamnya ketidaktahuan apa itu kode etik, bagaimana penerapannya dan bagaimana proses menjalankannya serta sanksi – sanksi dari kode etik itu sendiri apabila dilanggar.

 

Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang Kode etik penyelenggara Pemilu. Agar rakyat tahu bahwa penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu harus benar – benar jalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai regulasi agar pemilu dapat terlaksana LUBER DAN JURDIL, berintegritas dan berkwalitas serta demokratis.

 

 

 

 

Untuk mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut maka internlampungnews.com pun mewawancarai seorang Tokoh yang kesehariannya adalah seorang Advokad yang juga memiliki segudang Pengalaman kepemiluan, Beliau adalah Santoni Anom.

 

Beliau adalah mantan anggota panwaslu pada tahun 2007- 2014 di Bagian Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Kabupaten Tulangbawang.

 

 

Menariknya, beliau pernah men-DKPP- kan KPU Tulang Bawang Tahun 2012, Pada Pilkada Tulangbawang dan hasilnya lima orang anggota KPU Tulangbawang diberhentikan dengan tidak hormat atau pemberhentian tetap. Dan pertama kali terjadi dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

 

 

Mengawali pembicaraan internlampungnews.com menanyakan Selain menangani perkara umum, apakah anda masih aktif di kepemiluan..?

 

“Ya, Aktivitas kepemiluan dan kepedulian terhadap pemilu rasanya sudah menyatu dalam diri saya. Hal itu saya wujudkan dengan memperhatikan perkembangan pemilu baik melalui Medi Sosial, membuat opini singkat dan menyampaikan pendapat di media terkait Pemilu dan juga menggabungkan diri kedalam group – group pemilu seperti Rumah Pemilu. Com di jejaring sosial.

 

 

Terkait regulasi Pemilu apa yang menjadi acuan Pemilu serentak sekarang ini..?

 

Acuan Pemilu saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dimana undang-undang ini adalah kodifikasi dari tiga undang undang yaitu Pemilu Presiden, Pemilu legislatif dan Undang – Undang Penyelenggara Pemilu.

 

Meskipun sudah terkodifikasi, namun pengaturan terkait penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetap dipisahkan artinya tentu ada batasan terkait kewenangan penyelenggara dengan peserta pemilu.

 

Terkait Kode Etik diatur dalam UU itu bagaimana menurut anda ..?

 

Meskipun penyelenggara pemilu urusannya adalah persiapan, proses, pelaksanaan dan hasil pemilu namun penyelenggara tetap dibatasi norma- norma kode etik sebagai benteng dalam penyelenggaraan pemilu agar tetap jujur adil mandiri dan berintegritas.

 

Norma etika ini harus dijaga oleh peserta pemilu karena kalau sampai dilanggar akan diberikan sanksi berupa peringatan, peringatan keras dan sampai pemberhentian tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat bahwa pemilu benar-benar ditangani oleh orang orang yang berintegritas.

 

 

Bisakah anda berikan contoh sikap atau tindakan Penyelenggara Pemilu yang sangat rentan dengan pelanggaran kode etik..?

 

Kadang dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu menyampingkan kode etik ini. Padahal Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sangat sensitif, Contoh kasus jika ada seorang atau beberapa orang anggota penyelenggara yang kedapatan dan terlihat bersama caleg diluar tugas resmi dan berada diluar kantor, hal ini patut dicurigai dan dapat dijadikan aduan pelanggaran kode etik.

 

Hal ini sudah dapat memenuhi unsur bahwa penyelenggara itu bersikap diskriminatif atau imparsial (dipertanyakan tingkat kenetralitasannya-red) dan melanggar Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu.

 

” Itu hanya contoh kecil saja ya, apalagi kalau sudah ada anggota bawaslu atau KPU ada bukti tertulis dan dokumen bahwa yang bersangkutan terlibat Partai Politik atau berafiliasi dengan Partai Politik , seperti kejadian yang sempat viral terjadi pasca hasil keputusan DKPP RI beberapa minggu yang lalu, ” Tegasnya. 

 

Maka sangat disayangkan jika ada sebuah temuan berdasarkan alat bukti kuat yang kemudian menjadi bahan pelaporan masyarakat terkait keterlibatan calon anggota seleksi bawaslu kota/kabupaten Provinsi lampung yang kemarin dari hasil putusan kemarin DKPP dan Bawaslu RI tidak ditindaklanjuti, sehingga ini membuktikan kurangnya kepiawaian dalam lakukan klarifikasi dan verifikasi pihak terkait dalam mengambil langkah hukumnya.

 

Sehingga memunculkan sebuah asumsi jika putusan DKPP terkesan sebuah kegiatan formalitas tanpa ada tindak lanjut berdasarkan argumen dipersidangan tanpa diselami kebenaran lebih lanjut materiil aduan.

 

 

Sekarang tahapan Pemilu akan memasuki dalam Tahapan Kampanye, Apa bentuk pelanggaran Pemilu yang rawan terjadi dan bagaimana kaitannya dengan pelanggaran kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu .. ?

 

Dalam tahapan Kampanye pelanggaran yang mendominasi adalah Pidana dan sengketa Proses Pemilu tapi dalam hal ini yang sangat rawan dengan pelanggaran kode etik adalah penyelesaian proses sengketa Pemilu.

Kita tahu bahwa Sengketa pemilu adalah perselisihan antara perserta pemilu vs peserta pemilu, peserta pemilu vs penyelenggara pemilu terkait keputusan KPU.

 

Namun dalam Faktanya, terkadang penyelenggara membuat keputusan yg tidak berlaku adil. Dan merugikan satu pihak. Nah ini sangat rawan dengan sengketa. Kalau sengketanya terjadi dengan peserta pemilu vs peserta pemilu maka bawaslu berwenang menyelesaikan dan memutuskan sengketa.

Lalu bagaimana jika hasil keputusan tersebut merugikan salah satu pihak?.. Tak heran pihak yg dirugikan akan mencari upaya hukum lainya melalui Peradilan Tata Usaha Negara terkait proses Pemilu. Dan melakukan pengaduan ke DKPP terkait bahwa bawaslu dalam keluarkan putusan tidak adil.

 

 

Banyak Pihak terutama aduan Pengaduan ke DKPP menghasilkan keputusan DKPP tidak memenuhi rasa keadilan apalagi memuaskan, bagaimana Menurut anda dengan hal tersebut..?

 

Ya hal Itu sudah rahasia umum, Karena sanksinya hanya peringatan dan peringatan keras Memang itulah kelemahan sanksi etik Sanksinya tidak bisa dirasakan langsung kecuali pemecatan atau pemberhentian tetap.

 

Tapi mungkin kita telah lupa tentang sangsi hukum sosial dimana hukum sosial lah yang menelurkan sanksi moral, yang pastinya sangsi moral tersebut lebih memalukan jadi, apabila seorang atau beberapa orang anggota penyelenggara pemilu yang kena sanksi DKPP maka kita bisa menilai kredibilitas dan integritas bahwa orang tersebut memang moral atau etika nya bobrok alias tidak jujur, adil, profesional, profesional, akuntable, efektif dan lain – lain. Nah kalau sudah begitu dimana letak harga diri kita.

 

 

Sebagaimana yang telah diketahui anda merupakan salah satu dari beberapa Pengadu dalam Putusan DKPP No. 225 yang memutuskan memberikan sanksi Peringatan Keras terhadap Bawaslu RI. Lalu apa pendapat Anda dengan hasil putusan yang dikeluarkan pihak DKPP..?

 

Ya benar, saya turut sebagai pengadu, Sebagai Advokat saya merasa kurang puas atas keputusan itu karena banyak didalam pengaduan kami itu tidak di pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Seperti keterwakilan perempuan, FPT yang gunakan metode SSGD seharus ahli asessor dari psykologi tapi nyatanya Bawaslu Provinsi lampung yang jadi penilai tanpa disiplin ilmu terkait.

 

 

Hal itu diluar wewenangnya, masih ada aduan – aduan lain yang terlewatkan untuk dijadikan oleh DKPP dalam pengambilan putusan, Dan anehnya lagi berdasarkan bukti – bukti yang ada pada kami banyak calon yang lulus punya hubungan dekat dan keluarga dengan Bawaslu Provinsi bahkan anggota Tim seleksinya juga sangat dekat hubungannya dengan Bawaslu Provinsi Lampung.

 

Sementara berdasarkan rekam jejak pengalaman Pemilu, Peserta memiliki nilai selama ikuti seleksi yang lulus jauh dibawah Peserta tidak lulus. Inikan nampak diskriminatif. Akibatnya bisa fatal kedepannya dalam jalankan tugas karena tidak mandiri dan akan cenderung imparsial.

 

 

Jika keputusan DKPP dianggap tidak puas oleh para Pengadu, apa upaya lainnya yang bisa dilakukan ?

 

Dalam hal ini tidak usah bingung masih ada upaya lainnya seperti mengawasi jalannya putusan itu jika tidak dilaksanakan bisa diadukan kembali dan ini berpotensi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap.

 

Dan kalau pengadu tidak puas atas keputusan DKPP bisa laporkan ke DPR RI dimana pelanggaran kode etik itu terjadi untuk meminta rekomendasi DPR RI kepada DKPP agar dilakukan pemberhentian tetap.

 

Pengaturan persoalan Ini sudah ada dalam pengaturan UU No. 7 tahun 2017 dan Peraturan DKPP tentang penegakkan kode etik. (TIM)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button