Posisi Wanita Menjelang Pemilihan Legeslatif 2019

Rabu, 19 September 2018 | 3:24 am | 7503 Views

( OPINI )

Anton Lironi BR

Ketua Komisariat PMII STKIP PGRI Bandar Lampung 2013-2014 , Sekertaris Pengurus Cabang PMII Kota Bandar Lampung 2014-2015

 

“ Hak perempuan diatur dalam banyak regulasi di Indonesia dan sebaliknya pula ada sejumlah regulasi yang mendiskriminasi perempuan. Minim implementasi dan perlu pembaruan yang mendesak.”

 

Tabik Puun Ngalim Puro Mahap Pun Sikam Nuppang Nyuaro..

 

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

 

Plat form Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.

 

Hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan, utamanya dalam menyambut pemilu legislatif 2019 yang akan datang, setidaknya disesaki oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia.

 

Praktis, selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias jender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan jender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara.

 

Meski negara kini relatif akomodatif  terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan, namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan keseteraan.

 

Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah di uji-coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif.

 

Sebagai bangsa, Indonesia patut berbangga karena sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia berhasil mencapai berbagai pencapaian penting dalam urusan demokrasi dan kesetaraan hak berpolitik. Harus disadari atau tidak dari total 190 negara di dunia, Indonesia adalah satu dari tujuh negara yang memiliki perempuan sebagai presiden atau perdana menteri (Paxton, 2007). Hal ini bahkan tidak pernah terjadi di negerinya para pegiat demokrasi seperti Amerika Serikat.

Selain pernah menjadi pucuk pimpinan tertinggi, catatan perempuan berpolitik di Indonesia juga bukan hanya terekam dalam satu atau dua dekade terakhir. Di tahun 1820, John Crawfurd mencatat bahwa di Sulawesi Selatan pada saat itu “para pria berkonsultasi dengan perempuan untuk semua urusan publik. Perempuan juga kerap diangkat sebagai pemegang tahta, ketika monarki bersifat boleh dipilih.”

 

(Handayani dan Novianto, 2004). Sebuah pepatah Jawa menyebutkan bahwa “apik ing suami gumantung istri, apik ing anak gumantung ibu”, yang kurang lebih berarti bagus atau buruknya suami dan anak merupakan cerminan dari istri dan ibu mereka. Meski “berkuasa” di lini domestik dan tidak terlalu tampil di ruang politik publik, perempuan Jawa sejatinya aktif berpolitik selaku pemilih di dalam pemilu, ikut dalam kampanye partai politik, dan melobi pembahasan undang-undang terkait dengan pornografi dan perlindungan anak.

 

Kendati sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender, namun posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap saja rentan dari berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik. Asumsinya sederhana: perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

 

Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan seluruh operasi kekuasaan negara. Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarjinalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.

 

Kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan jender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan, atau isu peraturan daerah tentang pelacuran.

 

Menurut Gadis Arivia (2005), hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi bias gender. Sebab, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik. Dalam konteks demikian, tantangan fundamental gerakan perempuan ke depan, setidaknya dapat dipetakan ke dalam tujuh isu.

 

Globalisasi Neoliberal telah melahirkan kekuatan ekonomi dunia yang berpusat di negara-negara maju yang diikuti restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Situasi ini telah menciptakan kemiskinan yang makin akut dan kompleks. Ekonomi global telah menyeret perempuan sebagai obyek dan komoditas ekonomi (menjadi PRT, PSK, buruh migran, atau pekerja upahan pabrik dan sektor informal bergaji murah).

 

Otoriterisme Politik Negara. Kontrol negara atas warga negara yang berlebihanterutama kaum perempuan telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias gender, dan mereduksi hakekat demokrasi. Munculnya berbagai kebijakan bias jender (seperti RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi dan perda-perda di berbagai daerah yang berbasis pada penafsiran sempit atas agama tertentu), adalah sekelumit bukti bahwa implementasi atas hak-hak sipil dan politik perempuan belum sepenuhnya mendapat ruang gerak dari negara.

 

Fundamentalisme Agama. Berbagai gerakan agama yang disinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Barat dan dominasi kekuatan kapitalisme yang berpijak pada sikap dan aksi yang radikal, sempit, dan sepihak, telah menimbulkan ekses baru hadirnya rantai kekerasan dan penindasan bagi perempuan. Munculnya organisasi-organisasi massa yang mengatasnamakan agama tertentu serta mewujudkan sikap dan aksinya dengan paham radikal seringkali menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan. Organisasi ini kerap membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

 

Liberalisasi Politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

 

Pendobrak Lobi Politik gerakan perempuan dengan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistis dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai jabatan/posisi strategis serta dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

 

Seperti dikemukakan Lovenduski (2000), representasi politik yang diusung kalangan aktivis dan politisi perempuan setidaknya merepresentasikan tiga elemen penting, yakni mewakili pemilihnya (functional), partai politiknya (ideology) serta konstituen perempuan sebagai identitas (social). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan, merupakan tantangan yang harus dijawab kalangan perempuan di tengah-tengah kritik, keraguan, dan bahkan cibiran masyarakat atas kemampuan dan keberdayaan mereka.

 

Gerakan perempuan harus terus melakukan advokasi dan edukasi kritis pada semua level komunitas perempuan. Beragam perspektif analisis untuk melihat penindasan sistemik yang dialami perempuan harus diperkenalkan, seperti analisis feminis Marxian (untuk membedah penindasan yang dialami oleh buruh perempuan); analisis gerakan feminis Dunia Ketiga (untuk membedah penindasan perempuan dalam konteks kultur, religi, dan bentukbentuk kekerasan negara) atau analisis ekofeminis (untuk mengkaji ketertindasan perempuan dari aspek lingkungan dan sumber-sumber penghidupan alamiah). Beragam perspektif dan strategi perjuangan perempuan yang ada sesungguhnya tak hanya efektif digunakan sebagai alat pencerdasan dan penyadaran, tapi lebih dari itu sebagai instrumen dalam membangun koalisi besar gerakan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan demokrasi.  

 

Jika kita meyakini “politik tak bermula dari kebencian, tetapi dari rasa sayang dan nalar untuk membangun bangsa”, maka aspirasi politik perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan demokrasi kita yang selama ini kental beraroma maskulin dengan cirinya yang cenderung arogan, culas, dan agresif. (**)

Related Post

Leave a Reply

linked in share button